RENCANA KERJA DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SUMBA TIMUR


   BAB      I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

            Pembangunan yang berhasil, adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Daerah dan Masyarakat, baik yang dapat terukur (kuantitatif) maupun kualitatif.

Renja disusun sebagai dokumen perwujudan sasaran-sasaran Rencana Program dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam kurun waktu 1(satu) tahun, Renja juga dapat  dijadikan sebagai dasar evaluasi dan laporan kinerja tahunan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Renja, maka diperlukan evaluasi balik terhadap dokumen Renja sehingga akan diperoleh parameter kegiatan yang perlu diprioritaskan. Proses penyusunan Renja SKPD Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumba Timur, merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan mengacu pada Dokumen RKPD.

Renja SKPD Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumba Timur, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Pemda Sumba Timur, RPJMD maupun Restra SKPD. Renja SKPD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPD) pada setiap Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Berangkat dari pemikiran yang sangat sederhana dalam pemerintahan khususnya bidang Informasi dan Komunikasi, kita sebagai Aparat sekaligus sebagai warga masyarakat merasa prihatin, jika kita tengok ke belakang Bangsa dan Negara kita yang sudah merdeka selama 69 tahun ,  hingga kini belum semua wilayah Kecamatan yang Desa-desanya terpencil memperoleh informasi pembangunan dan menikmati hasil pembangunan secara merata.

Sementara konstitusi mengamanatkan, Negara berkewajiban memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum kepada penduduknya, disamping itu Negara juga berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada penduduk serta memfasilitasi hak penduduk untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi bagi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya, namun dilain pihak, tingkat pemahaman / kesadaran masyarakat tentang pentingnya Informasi dan Komunikasi sebagai sarana penyebarluasan pembangunan kepada masyarakat masih sangat rendah.

1.2.  Dasar  Hukum

  1. Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumba Timur adalah sbb :
  1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
  5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 250; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomorr 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Ke uangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintahan Otonomi Daerah ;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
  17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2010-2014);
  18. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor  8 tahun 2003 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011  tentang Pedoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
  21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
  22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2006 – 2020;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba  Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151 Seri D);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 164 Seri D)
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Timur tahun 2008-2028;
  27. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 - 2015.

 

1. 3.  Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumba Timur dimaksudkan sebagai Pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1(satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumba Timur adalah :

  • Untuk memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan TUGAS POKOK dan FUNGSI serta kewenangan dalam pengelolaan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan;
  • Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Informasi dan Komunikasi selama 1(satu) tahun dengan mengacu pada Renstra, sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan  yang telah direncanakan ;
  • Untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan tersebut berdayaguna dan berhasilguna atau tidak agar dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang, karena hanya dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, SKPD tersebut dapat menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan yang lebih optimal.

1.4.  Sistematika Penulisan

            Halaman Judul

            Penetapan Kinerja

            Kata Pengantar

            Daftar  Isi

            Keputusan Kepala SKPD.

BAB  I.  PENDAHULUAN

  1.   Latar Belakang
  2.   Dasar Hukum
  3.   Maksud dan Tujuan
  4.   Sistimatika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

  1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
  2.  Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
  3.  Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Funggsi SKPD
  4.  

BAB  III.  TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

  1.  Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  2.  Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
  3.  Program dan Kegiatan

BAB  IV.  PENUTUP

Lampiran :

  1. Stuktur Organisasi
  2. Daftar Inventarisasi

 

BAB     II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

  1. Evaluasi  Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.      

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya ; atau dengan kata lain   untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah dicapai suatu SKPD, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD tersebut secara berkesinambungan. Hal ini perlu dilakukan karena hanya dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tertentu, setiap SKPD dapat melakuan perbaikan atau peningkatan ditahun berikutnya .  Sejalan degan itu, maka Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu Unit Kerja Pemda  yang mengemban tugas Pemerintah dibidang Komunikasi dan Informatika, evaluasi kinerja memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya melakukan perbaikan – perbaikan dimasa mendatang demi terselenggaranya good governance yang merupakan prasarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan , karena akhir dari penyelenggaraan kegiatan pembangunan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Negara.                                                                                                                                                                                                Melalui kesempatan ini, kami akan memberikan laporan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan TUGAS POKOK dan FUNGSI yang telah dicapai maupun yang belum dicapai serta permasalahan yang dihadapi, dengan asumsi bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, tidak mungkin semua bidang dapat ditangani secara simultan karena keterbatasan kemampuan serta dukungan dana dan daya yang dimiliki Dinas Informasi dan Komunikasi. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Informasi dan Komunikasi sampai dengan Triwulan III tahun 2014 menunjukkan bahwa belum semua program kerja Dinas Informasi dan Komunikasi tahun 2014 terealisasi, hal ini disebabkan antara lain karena :

  • Perencanaan yang kurang optimal, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak dapat diserap secara optimal pula ;
  • Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan, sehingga tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

Khusus untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terpusat dan dianggarkan oleh BKD. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas sumber daya manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun kelompok dapat ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih professional, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi semua SKPD khususnya Dinas Informasi dan Komunikasi .

Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia  Aparatur mencakup 5 aspek yakni :

  1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi.
  2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya .
  3. Pemberian keleluasaan dan wewenang .
  4. Kesempatan untuk berkembang (sustainable).
  5. Kesadaran akan interdepensi .

Lima aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia diatas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan SDM yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan SKPD  . Oleh karena itu, untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan SDM pada semua SKPD, perlu dilakukan rekruitmen yang didasarkan pada kecakapan fisik dan mental serta latar belakang pendidikan yang memadai, yang ditunjang dengan mekanisme pendidikan dan pelatihan pegawai pada program Diklat Penjenjangan maupun Diklat Fungsional Pemerintah Daerah .

Dengan demikian, maka dalam  penyelenggaraan pembangunan perlu adanya skala prioritas program yang jelas. Dalam menentukan suatu skala prioritas, ada beberapa pertimbangan yang digunakan  antara lain :

● Mengkaji secara mendalam masalah apa saja yang paling dirasakan   masyarakat  dalam kehidupan mereka dan      

● Menentukan pilihan pada masalah yang dirasakan paling mendesak untuk didahulukan.

   Adapun capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Informasi dan Komunikasi sesuai Renja SKPD melalui program dan kegiatan tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

 

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 13 (tiga belas) kegiatan sebagai berikut :

  • Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana Rp. 1.998.000,- Realisasi Anggaran sebesar Rp. 996,000- Sisa anggaran Rp. 1.002,000 Pencapaian Target  49,85%.
  • Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana Rp. 9.960.000,- Realisasi Aggaran sebesar Rp. 4,157,800,- Sisa Anggaran Rp. 5,802,200,- Pencapaian Target 41,74%
  • Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi dana Rp. 5.000.000,-Belum Terlaksana.
  • Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan alokasi dana Rp. 221,560,000,- Realisasi Anggaran Rp. 145,040,000,- Sisa Anggaran Sebesar Rp. 76,520,000 -Pencapaian Target 65,46%
  • Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan alokasi dana Rp. 14,120,000,- Realisasi Anggaran Rp. 6,050,000- Sisa Anggaran Sebesar Rp.8,070,000 - , Pencapaian Target 42,85%
  • Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor dengan alokasi dana Rp. 3.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 750,000,- Sisa Anggaran Sebesar Rp. 2,250,000- Pencapaian Target 25,00%
  • Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana Rp. 15.508.500,- Realisasi Anggaran Rp. 10,634,000,- Sisa Anggaran Sebesar Rp.4,874,500-, Pencapaian Target 68,57%
  • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi dana Rp. 2.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 1.250,000,- Sisa Anggaran Sebesar Rp. 750,000,- Pencapaian Target 62,50%
  • Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana Rp. 2.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 750,000,- Sisa Anggaran Sebesar Rp. 1,250,000 Pencapaian Target 37,50%
  • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi dana Rp. 1.500,000,- Realisasi Anggaran Rp. 1.500,000,- , Pencapaian Target 100%
  • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi dana Rp. 3.360.000,- Realisasi Anggaran Rp. 2,430,000,- Sisa Anggaran Sebesar Rp. 930,000,- Pencapaian Target 72,32%
  • Penyediaan Makanan dan Minuman dengan alokasi dana Rp. 7.500.000,- Realisasi Anggaran Rp. 5.000.000,- Sisa Anggaran Sebesar Rp. 2.500.000,- Pencapaian Target 66,67%
  • Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi dana Rp. 75.450.000,- Realisasi Anggaran Rp. 44,341,600,- Sisa Anggaran sebesar Rp. 31,108,400,- Pencapaian Target 58,77%
    1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

  • Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi dana Rp. 30.000,000,- Belum Terlaksana.
  • Pengadaan Meubeleur dengan alokasi dana Rp. 2,600,000,- Belum Terlaksana.
  • Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor dengan alokasi dana Rp. 23,928,000- Realisasi Anggaran Rp. 18,098,000- Sisa Angaran Rp.5.830,000 - Pencapaian Target 75,64%
  • Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi dana Rp. 42.658.000,- Realisasi Anggaran Rp. 26,850,000,- Sisa Anggaran Sebesar Rp. 15,808,000,- Pencapaian Target 62,94%
    1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan alokasi dana sebesar Rp. 37,550,000,-(Saving saat Perubahan Anggaran)                       
    2. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media

Program Pengembangan Komunikasi InformasiMass Media dengan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

  • Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi  dengan alokasi dana Rp. 121,740,000- Realisasi Anggaran Rp.100,318,000,- Sisa Anggaran Sebesar Rp. 21,422,000- Pencapaian Target 61,99 % .
  • Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi dengan alokasi dana Rp.51,450,000,-(Saving saat Perubahan Anggaran)
  • Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi dengan alokasi dana Rp. 45,510,000,- Realisasi Anggaran Rp. 5,643,400,- Sisa Anggaran Sebesar Rp. 39,866,600,- Pencapaian Target 11,56 % .
  • Pendataan, Sosialisasi/Penyuluhan Terpadu terhadap Jasa Usaha Rental CD/Warnet dengan alokasi dana Rp. 14,513,500,- Belum terlaksana .
  • Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan alokasi dana Rp. 10.500.000,- Realisasi Anggaran Rp. 6,850,000,- Sisa Anggaran Sebesar Rp. 3,650,000- Pencapaian Target 65,24% .
  • Pengembangan Infrastruktur TIK pada Unit Kerja dengan alokasi dana Rp. 8,115,000 ,-Belum terlaksana .

 

  1. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dengan kegiatan:

  • Pelatihan Jurnalistik Bagi Wartawan Media Cetak dan Elektronik dengan  alokasi   dana  Rp. 77, 331 , 000,-  Realisasi  Anggaran  Rp. 68,870,300,- Sisa Anggaran Sebesar Rp. 8,460,700,- Pencapaian Target 89,06 % .
    1. Program Peningkatan Kerja Sama Informasi dengan Mass Media

Program Peningkatan Kerja Sama Informasi dengan Mass Media meliputi 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :

  •  Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan alokasi dana Rp. 43,834,000,- Realisasi Anggaran sebesar Rp. 14,858,000,- Sisa Anggaran sebesar Rp. 28,976,000,- Pencapaian Target 33,90 % .
  •  Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan alokasi dana Rp. 42,280,000,- Realisasi Anggaran Rp.19,903,560,- Sisa Anggaran sebesar Rp.22,376,440,- Pencapaian Target 47,08 % .
  •  Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 109,504,500,- Realisasi Anggaran sebesar Rp. 49,780,000,- Sisa Anggaran sebesar Rp. 59,724,500,- Pencapaian Target 46,85 % .
  •  Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Pameran Pembangunan dan THR Kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135,231,000,- Realisasi anggaran sebesar

Rp. 115,231,000,- Sisa Anggaran Sebesar Rp. 20,000,000-, Pencapaian Target 85,21 %.

  •  Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Pameran Pembangunan dan THR Propinsi dengan alokasi dana sebesar Rp. 40,690,000,- Realisasi Anggaran Rp. - .- Sisa anggaran sebesar Rp. 40,690,000,- Target - %.
  • Penyebarluasan Informasi Melalui Sosialisasi Peran dan Fungsi Pers kepada Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp. 52,682,000,- belum terlaksana
  • Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat (SMU/SMK) dengan alokasi dana Rp. 17,345,500,- Belum Terlaksana

Jika dilihat dari akuntabilitas keuangan, maka dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumba Timur tahun 2014 sebesar Rp. 2.556.278.725,- ( DUA MILYAR LIMA RATUS LIMA  PULUH ENAM JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH) dengan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

 

NO

 

URAIAN

ALOKASI DANA

 (Rp)

REALISASI

(Rp)

SISA DANA (Rp)

PENCAPAIAN

( % )

1

Belanja Tidak Langsung

 

1.411,544.946,00

 

1.017,175,787

 

394,369,169

 

72,06

2

Belanja Langsung

 

1.224,843,000,00

 

651,902,160

 

572,940,840

 

53,22

 

 

Tabel tersebut menujukkan bahwa realisasi penggunaan Anggaran Belanja Tidak Langsung, pencapaiannya mencapai 72,06% yang pemanfaatannya untuk membayar Gaji dan Tunjangan Pegawai. Sisa dana yang belum terserap sejumlah Rp.394,369,169,- Sedangkan realisasi penggunaan Anggaran Belanja Langsung , Prosentasi pencapaiannya baru mencapai 53,22% dengan sisa anggaran yang belum terealisir sejumlah Rp.572,940,840,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
  • Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sisa anggaran Rp. 1.002,000,-
  • Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Sisa Anggaran Rp.5.802,200,-
  • Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Sisa Anggaran Sebesar Rp. 5.000.000,-
  • Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 76,520,000 –
  • Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor , Sisa Anggaran Sebesar Rp.8,070,000,-
  • Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor , Sisa Anggaran Sebesar Rp. 2,250,000
  • Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor , Sisa Anggaran Sebesar Rp.4,874,500-,
  • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan , Sisa Anggaran Sebesar Rp. 750,000,-
  • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor , Sisa Anggaran Sebesar Rp. 1,250,000,-
  • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Sisa Anggaran Sebesar Rp. 930,000,-
  • Penyediaan Makanan dan Minuman, Sisa Anggaran Sebesar Rp. 2,500,000,-
  • Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah , Sisa Anggaran Sebesar Rp. 31,108,400-
  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
  • Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor , Sisa Anggaran Sebesar Rp. 30.000,000,
  • Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor , Sisa Angaran Rp.5.830,000, –
  • Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional , sisa anggaran sebesar Rp.15.808,000,-
  1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media dengan kegiatan :
  • Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi , Sisa Anggaran Sebesar Rp. 61,524,000,-
  • Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi ,- Sisa Anggaran Sebesar Rp. 43,166,600,-
  • Pendataan,Sosialisasi/Penyuluhan Terpadu terhadap Jasa Usaha Rental CD/Warnet , sisa anggaran sebesar Rp.14,513,500,-
  • Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 3,650,000-
  • Pengembangan Infrastruktur TIK pada Unit Kerja  , Sisa  Anggaran Rp. 8,155,000
  1. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dengan kegiatan :
  • Pelatihan Jurnalistik Bagi Wartawan Media Cetak dan Elektronik Sisa Anggaran Sebesar Rp. 8,460,700,-
  1. Program Peningkatan Kerja Sama Informasi dengan  Media Massa dengan kegiatan:
  • Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah ,  Sisa Anggaran Sebesar Rp. 28,976,000,-
  • Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sisa Anggaran Sebesar Rp.22,376,440,-
  • Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi masyarakat , Sisa Anggaran Sebesar Rp.59,724,500,-
  • Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui Pameran dan THR , sisa anggaran sebesar Rp.20,000,000,-
  • Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui Pameran dan THR Propinsi, sisa anggaran sebesar Rp.40,690,000,-
  • Penyebarluasan Informasi melalui Sosialisasi Peran dan Fungsi PERS kepada masyarakat  , sisa anggaran sebesar Rp. 52,682,000,-
  • Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat (SMU/SMK) , sisa anggaran sebesar Rp. 17,345,500,-

 

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

           Kiranya disadari bahwa Penyelenggaraan Pembangunan bertujuan untuk mendekatkan kenyataan dengan kondisi ideal yang diidam - idamkan, namun kondisi ideal tersebut tidak mudah untuk dicapainya dengan berpangku tangan, tetapi melalui upaya yang berkesinambungan sehingga suatu saat nanti, kondisi ideal yang diidam - idamkan tersebut pasti tercapai .

Dengan mencermati berbagai masalah dan kendala yang ditemui setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu, memberikan gambaran bahwa masih terdapat kegiatan yang belum terlaksana secara optimal bahkan ada kegiatan yang tidak terlaksana sama sekali sehingga sangat mempengaruhi capaian Renstra SKPD . Akibatnya berpengaruh pada pencapaian tujuan SKPD dan berkurangnya usulan program dan kegiatan tahun berikutnya.(Tahun 2015). Berdasarkan data yang ada, nampak bahwa kinerja keluaran (out put) belum sempurna, karena capaian kinerja sampai dengan akhir September 2014 , baru mencapai 53,22 % jika dibandingkan dengan indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA, artinya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, belum semua PPTK mampu merealisasikan indicator kinerja dengan sempurna, dimana jika kita melihat program dan kegiatan dari tiap PPTK, maka terdapat PPTK (Bidang Media Modern)yang tidak ada satupun program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena, yang bersangkutan sudah jenuh dengan jabatan yang ia sandang. Selain itu PPTK tersebut perlu dipertimbangkan kinerjanya, karena tidak disiplin dalam segala hal, seperti :

  • Tidak mentaati jam masuk dan keluar kantor .
  • Jika tidak masuk kantor , tidak ada pemberitahuan pada pimpinan
  • Melakukan perjalanan keluar daerah tanpa sepengetahuan pimpinan.
  • Tidak dapat memberikan panutan / teladan bagi staf . Akibatnya 2 kegiatan yang diprogramkan yakni : Pendataan, Sosialisasi/Penyuluhan Terpadu terhadap Jasa usaha Rental CD/Warnet dan Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi masyarakat (SMU/SMK) tidak terlaksana .

Terhadap kondisi ini dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Perlu menata kembali perencanaan yang lebih matang dalam hal pengusulan program dan kegiatan yang pada gilirannya dapat mengurangi / mengeleminir ketidakpastian.
  2. Diharapkan program dan kegiatan yang diusulkan telah memperhitungkan berbagai alternative dan pengkajian yang mendalam dan berlanjut .
  3. Pengaturan Alur Kas dalam DPA tahun 2014 yang dibuat oleh Kasubag Program dan Evaluasi ( Transisi ) seharusnya berdasarkan Rencana Penarikan Dana per Triwulan dari tiap Bidang dan Sekretariat, namun yang terjadi pada Dinas INFOKOM, pengaturan ALUR KAS dibuat oleh DPPKAD, karena Kasubag Program dan Evaluasi ( Transisi ) dimutasikan ke instansi lain. Akibatnya : Semua kegiatan dari Sekretariat dan Bidang-bidang tidak terlaksana sesuai jadual / rencana penarikan dana per triwulan dalam DPA, tetapi hanya berdasarkan Penetapan Uang Persediaan Awal ( UP ) dari DPPKAD sebanyak Rp. 108,434.000,- ( Seratus Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah ).

Jika dilihat dari besaran uang tersebut, secara peruntukannya tidak dapat memenuhi kebutuhan bidang-bidang dan secretariat secara serempak, karena keterbatasan dana sehingga jika salah satu bidang melaksanakan kegiatannya, bidang yang lain menunggu, walaupun sesuai schedule harus dilaksanakan dalam bulan yang bersangkutan, sehingga jangan heran jika realisasi pencapaian program dan kegiatan sampai dengan akhir bulan September  2014 baru mencapai 53,22 %.

  1. Kendala lain yang turut menghambat Realisasi Daya Serap Anggaran yakni :
  • SDM yang mengelola keuangan hanya Kasubag Keuangan dan seorang Bendahara Pengeluaran karena kekurangan SDM yang berstatus PNS .
  • Sarana penunjang Pengelolaan Administrasi Keuangan hanya 1 (satu) unit Laptop yang digunakan bersama oleh Kasubag Keuangan dan digunakan pula oleh Kasubag Program dan Evaluasi jika melakukan INPUT DATA di DPPKAD.
  1. Sebagian Pejabat Struktural eselon III maupun eselon IV belum memahami Tupoksi dengan baik sehingga banyak kegiatan yang tidak tuntas diselesaikan tepat waktu , bahkan menghindar dari tanggung jawab dan dibiarkan kegiatan terbengkalai begitu saja .
  2. Sarana Penunjang Kerja untuk mendukung penyelesaian Administrasi Perkantoran pada setiap Bidang dan Secretariat sangat tidak berimbang, dimana Sekretariat sebagai JANTUNGNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN, tidak memiliki Komputer / Laptop, sementara 3 Bidang lainnya masing-masing hanya memiliki 1(satu) unit Komputer .
  3. Meja dan Kursi yang dimiliki oleh Dinas INFOKOM saat ini, tidak berimbang dengan jumlah PNS  dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada berjumlah 46 orang dengan rincian : pejabat eselon IV 10 orang, staf PNS 5 orang , THL 26 orang, Teknisi 1 orang dan operator WEB 4 orang .
  4. Lemari Arsip yang digunakan saat ini adalah peninggalan Departemen Penerangan yang sudah tidak layak pake lagi, sehingga banyak arsip aktif dan In Aktif untuk sementara hanya disusun / disimpan dilantai saja .

 

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Beberapa hal yang menjadi issue penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumba Timur, adalah sebagai berikut :

  1. Harapan adanya birokrasi layanan Komunikasi dan Informatika yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi . Untuk mencapai maksud tersebut, maka :
  • Perlu adanya dukungan sumber daya manusia aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi Komunikasi  (TIK) pada SKPD INFOKOM sehingga dapat meningkatkan komitmen dan integritas aparatur yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang TIK .
  • Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public yang memadai, maka Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumba Timur perlu didukung dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai berupa :
  • Sebuah Gedung Kantor yang Representatif, yang layak digunakan untuk menjalankan Tugas dan Fungsi dengan nyaman . Gedung yang sementara digunakan ini adalah peninggalan Depatemen Penerangan yang semula  pembangunan Gedung ini dibangun dalam bentuk LOS untuk Pertunjukan Rakyat sehingga ketika Otonomi Daerah Dinas Infokom dibentuk, baru dibuat sekat memisah dengan Tripleks sesuai jumlah Jabatan Struktural eselon III yang ada .
  • Pengadaan Mobil Double Gardan  1 (satu) unit untuk operasional lapangan .
  • Komputer yang dimiliki saat ini hanya 4 unit saja dan perlu ditambah 9 (Sembilan) unit  computer yang dapat menyajikan data dan memperlancar penyelesaian Administrasi Perkantoran pada tiga Bidang dan satu Sekretariat .
  1. Belum adanya pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasi jabatan yang diemban , dimana :
  • Pejabat eselon IV yang ada di Dinas INFOKOM berjumlah 10 orang dengan kualifikasi pendidikan : Sarjana 1 orang, dan SMTA 9 orang . Sebagai pejabat belum memahami TUPOKSI dan tidak kreatif, lebih banyak menghabiskan Jam Kerja dengan ngobrol dan sering pulang tempo sebelum usai jam kerja . Tidak kreatif maksudnya : Dalam pelaksanaan tugas , seorang aparatur (pejabat) tidak seharusnya hanya menunggu perintah dari Pimpinan baru bergerak dan bertindak . Prakarsa seorang aparatur  sangat diperlukan, terutama dalam meningkatkan mutu hasil pekerjaan.  Aparatur yang kreatif memiliki sikap yang inovatif dimana selalu mempunyai hasrat yang besar dan tekad yang kuat untuk berusaha mencari dan menemukan :
  • Cara kerja baru ,
  • Metode kerja baru ,
  • Ide baru untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja ,
  • Teknik baru dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja dan
  • Mampu memanfaatkan Teknologi baru yang relevan dengan tugas yang harus dilaksanakan .
  • Perlu adanya mutasi pejabat eselon III dan IV dalam rangka peningkatan kemampuan yang ada pada umumnya melalui “tour of duty “dan “tour of area “(penyegaran) karena terlalu lama menduduki jabatan tertentu akan merasa jenuh, akibatnya IA hanya merasa puas, jika dalam melaksanakan tugasnya sudah memenuhi persyaratan minimal, tidak ada ruang untuk meningkatkan mutu dan kuantitas dari hasil pekerjaannya . Orang ini menjadi PNS / pejabat hanya untuk mencari sesuap nasi bukan sebagai bidang pengabdian kepada Negara dan bangsa .
  1. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

                       rogram dan kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui Forum Musrenbang SKPD tahun 2014, untuk Dinas INFOKOM tidak ada, yang ada hanya usulan dalam bentuk permintaan lisan oleh para Camat, Kepala Desa dan Tokoh masyarakat dari tiap Kecamatan yang desa-desanya terpencil dan belum terpasang jaringan komunikasi yakni Pemasangan Base Tower Station (BTS). Terhadap permintaan ini pada bulan Nopember 2013 , Dinas INFOKOM telah mengajukan Proposal permintaan BTS ke Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (Kementerian PDT )untuk Kecamatan yang desa-desanya terpencil dan sulit memperoleh informasi yang ditanda tangani oleh Bapak Bupati Sumba Timur .

Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumba Timur sesuai Tugas Pokok dan Fungsi ialah Merumuskan berbagai kebijakan dalam bentuk penyebarluasan informasi berbagai program Dinas dan Daerah kepada seluruh lapisan masyarakat sampai tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan berupa : Rumusan Hasil Kerja Rapat Kerja Pamong Praja dan Program Dinas, Badan, Kantor / Unit Kerja, Himpunan Peraturan Daerah, Himpunan Undang – undang secara umum dengan harapan masarakat / Publik mendapatkan informasi tentang berbagai Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian seluruh masyarakat Sumba Timur memiliki pemahaman yang sama tentang produk peraturan perundang – undangan yang pada gilirannya dapat menjadi daya dorong untuk dapat melakukan sesuatu dalam berbagai aktifitas untuk mengisi kehidupan termasuk dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum .

Dalam Tahun Anggaran 2014, Dinas Informasi dan Komunikasi telah melakukan sosialisasi kebijakan / program pemerintah dan informasi penting lainnya kepada seluruh masyarakat terutama pada masyarakat yang berada pada desa – desa yang belum terjangkau / terpasang jaringan komunikasi antara lain pada 13 Kecamatan dan 35 Desa sesuai jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA Tahun Anggaran 2014 .

 

 

                                                                           BAB III

TUJUAN, SASARANPROGRAM DAN KEGIATAN

 

  1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional .

 

      Berbagai kalangan di masyarakat, seperti tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kaum cendekiawan dan para tokoh usahawan pada umumnya sependapat untuk mengatakan bahwa Pembangunan Nasional akan lebih berhasil apabila seluruh warga masyarakat turut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan itu. Keikutsertaan para warga masyarakat itu akan lebih mudah ditingkatkan, apabila mereka merasa bahwa pembangunan nasional adalah miliknya dan hasilnya pun dimaksudkan untuk dinikmati oleh seluruh warga masyarakat. Dengan demikian maka segala kebijakan nasional ini penting untuk diketahui oleh warga masyarakat dengan cara : mengkomunikasikan / memberikan pererangan, informasi dan sosialisasi kepada warga masyarakat. Penerangan / sosialisasi ini sangat penting karena jangan sampai timbul kesan bahwa sector tertentu atau wilayah tertentu seolah-olah mendapat perhatian yang lebih besar dari wilayah atau sector lain, bahkan sampai melahirkan pendapat bahwa sector lain atau wilayah lain diabaikan . Mungkin masyarakat  tidak perlu memahami teknik perencanaan yang digunakan; Yang perlu diinformasikan kepada warga masyarakat adalah  pentingnya melihat perencanaan pembangunan dengan sasaran dan hasil yang diharapkan dari segi kepentingan nasional dalam totalitasnya dan bukan dengan persepsi yang sempit yang hanya menyangkut satu wilayah atau sektor tertentu saja .

Penyusunan Laporan Renja Dinas INFOKOM Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 04 Tahun 2008 tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas  Daerah Kabupaten Sumba Timur . Sedangkan untuk mewujudkan Arah Kebijakan dan prioritas Pembanguan Nasional yang menjadi issue strategis pada aspek komunikasi dan informatika, ada 5 Kewenangan WAJIB Desentralisasi dan Tugas Dekonsentrasi bidang komunikasi dan informatika yang harus dicapai yakni :

  • Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan komunikasi dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat.
  • Meningkatkan kualitas SDM Aparatur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  • Meningkatkan Infrastruktur dibidang Tenologi Informasi dan Komunikasi
  • Mengembangkan standarisasi di bidang Teknoloogi  Informasi dan Komunikasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik dan benar.
  • Mengembangkan layanan Telekomunikasi dalam rangka membuka isolasi komunikasi bagi masyarakat pedesaan .

Dengan memperhatikan issue-issue tersebut diatas, maka langkah - langkah kebijakan yang dapat ditempuh pada Tahun 2015 agar terwujudnya birokrasi  layanan Komunikasi dan Informatika yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi maka beberapa hal ini perlu diperhatikan antara lain :

  1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur yang mempunyai kompetensi dibidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).
  2. Meningkatkan komitmen dan integritas aparatur yang tinggi dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).
  3. Peningkatan kualitas pelayanan public yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai .
  4. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan public yang dapat dipertanggung jawabkan.

Semua issue strategis yang disebutkan diatas akan tercapai jika Dinas INFOKOMVisinya :

  •  Menjadi Mediator dan Dinamisator guna Terwujudnya Masyarakat yang sadar Informasi , Bersatu , Adil , Sejahtera dan Berpartisipasi Dalam Pembangunan .

Dengan Misi Mewujudkan suatu Masyarakat yang Menguasai INFORMASI dan KOMUNIKASI secara timbal balik guna memperkokoh PERSATUAN dan KESATUAN BANGSA dalam rangka tetap memelihara dan melestarikan Nilai  Nilai Budaya Bangsa ” dapat terwujud .

Untuk lebih meningkatkan cakupan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika , maka langkah strategis yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Tahun 2015 adalah merencanakan 5 (lima) Program dan 31(tiga puluh satu) Kegiatan dengan rincian sbb :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
  • Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  • Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  • Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
  • Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  • Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  • Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  • Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
  • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  • Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  • Penyediaan Makanan dan Minuman
  •  Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

 

 

  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
  • Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor .
  • Pengadaan Meubeleur .
  • Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
  • Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional .
  1. Program Pengembangan  Komunikasi, Informasi dan  Media Massa dengan kegiatan :
  • Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Infomasi
  • Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi .
  • Pendataan, Sosialisasi / Penyuluhan Terpadu terhadap Jasa Usaha   Rental CD / Warnet.
  • Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
  • Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi melalui Media Tradisional.
  1. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dengan kegiatan :
    • Pelatihan Jurnalistik Bagi Wartawan Media Cetak  /   Elektronik
  2. Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media dengan kegiatan :
    • Penyebarluasan Informasi Pembangunan  Daerah
    • Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
    • Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat.
    • Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Pameran Pembangunan dan THR .
    • Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Pameran Pembangunan dan THR Propinsi.
    • Penyebarluasan Informasi melalui Sosialisasi Peran dan Fungsi Pers kepada Masyarakat .

 

 

3.2 .        TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

      Berdasarkan Rencana Kerja SKPD Dinas Informasi dan      Komunikasi Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015, mempunyai Tujuan antara lain :

  1. Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sehingga bisa mendukung semua program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah .
  2. Meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga berperan aktif dalam pembangunan .
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan public dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sistem Komunikasi dan Informasi berbasis teknologi informasi modern .
  4. Meningkatkan akses informasi terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang belum tersambung jaringan komunikasi.
  5. Terwujudnya peran media massa dalam menciptakan masyarakat informasi yang Demokrasi dan menjunjung tinggi nilai budaya bangsa.

 

  1. asaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun tersusun perencanaan yang aspiratif, akomodatif, inovatif dan dinamis yang dapat diterima berbagai pihak dengan memperhatikan kriteria spesifik dan memperhatikan hasil sebagai dasar untuk mengendalikan pengukuran kinerja organisasi .

                                   Sasaran dimaksud yang akan dicapai Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten  Sumba Timur  tahun 2015 antara lain :

  1. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia , Administrasi Keuangan dan sarana prasarana perkantoran .
  2. Terwujudnya system komunikasi dan informatika yang handal, akuntabel dan representatif.
  3. Terwujudnya Infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang handal yang didukung oleh fasilitas teknologi informasi untuk menghasilkan kualitas informasi yang mantap, akuntabel dan komprehensif .
  4. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang Informasi dan Komunikasi serta terjalin kerja sama informasi dengan media massa .
  5. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi untuk kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang .
  6. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja sumber daya manusia aparatur informasi dan komunikasi .

 

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan melakukan penjabaran Program dan Kegiatan yang tepat dapat diketahui dengan jelas beberapa hal seperti :

  • Sasaran –sasaran yang hendak dicapai;
  • Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu ;
  • Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya ;
  • Jenis – jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan
  • Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan ketrampilan yang diperlukan .

Penyusunan program pembangunan dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kegiatan. Salah satu hal yang kiranya harus jelas terlihat dalam penyusunan suatu program adalah gambaran tentang kegiatan – kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan agar sasaran yag telah ditetapkan tercapai pada waktunya dengan berpegang teguh pada pembatasan biaya .

Kejelasan gambaran tentang berbagai jenis kegiatan yang harus dilaksanakan itu akan sangat mempermudah pengorganisasian program yang ada pada gilirannya akan memperlancar pelaksanaan berbagai kegiatan operasional .

Adapun rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Sumba Timur pada tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada lampiran penyusunan Draf RPJMD RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2015 ( terlampir )

                                          

PENUTUP

            Pembangunan adalah rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memperoleh keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan.

Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumba Timur adalah Dinas Teknis Daerah yang membantu sebagian tugas Bupati di bidang Informasi dan Komunikasi  melalui Program  dan  Kegiatan yang direncanakan setiap tahun anggaran dan untuk Tahun Anggaran 2015 mengusulkan 5 Program dan 31 Kegiatan .

Implementasi dari pelaksanaan sebagian tugas dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah yang dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor : 9 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah dan secara Teknis Operasional rincian Tugas dan Fungsi Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 217 Tahun 2008 .

Bagaimanapun baiknya manajemen Pengelolaan Program dan Kegiatan informasi komunikasi, jika tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya informasi dan komunikasi maka Dinas Informasi dan Komunikasi tidak akan mampu bekerja dengan optimal.

Harapan kami, kiranya 5 Program dan 31 Kegiatan yang diusulkan ini, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Sumba Timur agar menyadari, memiliki pengetahuan dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang dinamis,  yang dimediasi oleh aparatur melalui sikap, tindak tanduk , perilaku dan cara bekerja yang dapat dijadikan sebagai panutan, akan jauh lebih berarti jika dibandingkan dengan ucapan yang tidak didukung dengan perbuatan nyata , sebagai mana Visi Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumba Timur Menjadi Mediator dan Dinamisator guna Terwujudnya Masyarakat yang  Sadar Informasi , Bersatu, Adil , Sejahtera dan Berpartisipasi dalam Pembangunan .

Visi ini dapat terwujud jika semua aparatur  Dinas INFOKOM berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai TUPOKSI dalam rangka  meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat , sehingga dapat mendukung semua program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah agar semua masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan.

 

                                                                        Kepala Dinas 

                                                                                               

                                                           Drs. MOSES BASTHIAN SAIPUTA                                                                          PEMBINA UTAMA MUDA                                                                                                                  NIP.19590416 198603 1 019