SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

YTH. BUPATI SUMBA TIMUR
YTH. WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR
YTH. ANGGOTA FORKOPIMDA KABUPATEN SUMBA TIMUR
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU
YTH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
YTH. PARA ASISTEN SETDA KABUPATEN SUMBA TIMUR
YTH. PARA PIMPINAN DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA/BUMN/BUMD
YTH. NARASUMBER, DAN PARA PESERTA RAPAT KOORDINASI BAKOHUMAS

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHAKUASA, KARENA ATAS KASIH KARUNIANYA KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN INI.

BAPAK / IBU HADIRIN SEKALIAN.
PERKENANKANLAH SAYA MELAPORKAN BEBERAPA HAL BERKENAAN DENGAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI  BAKOHUMAS KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2014 INI
I. SEKILAS  TENTANG  BAKOHUMAS;
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) :
ADALAH : FORUM KOORDINASI DAN KERJASAMA ANTARA HUMAS LEMBAGA PEMERINTAH, BUMN/BUMD/SWASTA/AKADEMIS SEBAGAI WADAH BERHIMPUN HUMAS-HUMAS YANG ADA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.
FORUM INI SANGAT DIPERLUKAN KARENA MERUPAKAN JEMBATAN UNTUK MENYATUKAN SEMUA KEHUMASAN PEMERINTAHAN SERTA UNTUK MENGHILANGKAN SUMBATAN KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN MAUPUN DENGAN PIHAK SWASTA PADA SAAT ADA KEBIJAKAN BARU YANG DIKELUARKAN PEMERINTAH MISALNYA, AKAN LEBIH MUDAH DISAMPAIKAN KETIKA PARA HUMAS MEMILIKI WADAH SENDIRI.
II. DASAR  HUKUM
1.    PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH ;
2.    PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA KELOLA KEHUMASAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH ;
3.    KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 35 TAHUN 2014 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT;
5.  PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014 (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 35, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 501);
6. KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR : 360 /INFOKOM.480/2.313/VI/2014  TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

III. MAKDUD DAN TUJUAN:
MAKSUD :
-    FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH DAERAH,
-    MEMBANTU PEMERINTAH DALAM MELANCARKAN INFORMASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH, ANTARA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT/SWASTA,  BUMN DAN BUMD,
-    PENYEIMBANG  PEMBERITAAN MEDIA MASSA DAN SEBAGAI PENERIMA UMPAN BALIK DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DEMOKRASI YANG LEBIH BERKWALITAS,
-    MEMBANGUN KESATUAN ANTARA HUMAS-HUMAS YANG ADA DI SUMBA TIMUR SERTA MEWUJUDKAN HUMAS PEMERINTAH SEBAGAI CORONG ATAU SUMBER INFORMASI.
TUJUAN :
1.    MENDUKUNG  KEBIJAKAN REVOLUSI MENTAL PEMERINTAH DENGAN MEMPOSISIKAN HUMAS PROFESIONAL YANG BERORIENTASI PELAYANAN INFORMASI  KEPADA PUBLIK DAN MENGAJAK SELURUH HUMAS DAN MASYARAKAT MENJADIKAN BAKOHUMAS SEBAGAI WADAH BERHIMPUN ATAU RUMAH BERSAMA.
2.    LEBIH MEMBERDAYAKAN PERAN HUMAS-HUMAS YANG ADA DI MASING-MASING LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN DAERAH.
3.    MENYAMAKAN PEMAHAMAN DAN PERSEPSI TERKAIT PENYEBARAN INFORMASI LEWAT BERBAGAI MEDIA SEPERTI YANG BERSIFAT TRADISIONAL, MEDIA PENYIARAN DAN MEDIA CETAK SERTA MENEKAN TERJADINYA DIS INFORMASI YANG BERDAMPAK SIGNIFIKAN PEMBENTUKAN OPINI MASYARAKAT.
4.    MENINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI PEMBANGUNAN KEPADA MASYARAKAT, MENGKAJI SEGALA BENTUK INFORMASI; SERTA MENERIMA UMPAN BALIK MASYARAKAT TERHADAP SETIAP KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH.
IV.   DAN MISI VISI
VISI  BAKOHUMAS:
 TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEHUMASAN YANG PROFESIONAL, GUNA MENDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.
      MISI  BAKOHUMAS :
1.    MEMBANGUN CITRA DAN REPUTASI POSITIF PEMERINTAH;
2.    MEMBENTUK, MENINGKATKAN DAN MEMELIHARA OPINI POSITIF PUBLIK;
3.    MENAMPUNG DAN MENGELOLA ASPIRASI MASYARAKAT;
4.    MENGUMPULKAN, MENGKLASIFIKASI, MENGKLARIFIKASI, MENGANALISIS DATA DAN INFORMASI;
5.    MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH;
6.    MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK (PUBLIC TRUST).

V.  ISU-ISU STRATEGIS  KEHUMASAN
1.    BANYAKNYA PEMBERITAAN MEDIA MASSA YANG TIDAK BERIMBANG.
2.    KURANGNYA DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP PROGRAM/KEGIATAN KEHUMASAN.

 


3.    MINIMNYA SUMBERDAYA APARATUR DENGAN KEAHLIAN TEKNIS BIDANG KEHUMASAN, JURNALISTIK MAUPUN PERANGKAT MULTI MEDIA.
4.    BELUM TERSEDIANYA PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, MEDIA CENTER, SERTA SARANA PRASARANA PENDUKUNG LAINNYA.
5.    BELUM OPTIMALNYA KEGIATAN PROMOSI DAN PUBLIKASI.
6.    BELUM DIBENTUKNYA PPID DI SEBAGIAN BESAR KABUPATEN   DI - NTT.
7.    BELUM MAKSIMALNYA KOORDINASI KEWILAYAHAN BIDANG KEHUMASAN MELALUI FORUM RAKOR (BAKOHUMAS).
8.    BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

VI.    PESERTA RAKOR BAKOHUMAS

PESERTA TERDIRI DARI INSTANSI VERTIKAL / DINAS / BADAN / KANTOR / UNIT KERJA LINGKUP SETDA SUMBA TIMUR / BUMN / BUMD DAN UNSUR AKADEMIS DI KOTA WAINGAPU
VI.    TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

TEMPAT        : GEDUNG SERBA GUNA GKS WAINGAPU
WAKTU        : TANGGAL 18 DESEMBER 2014
   JAM 09.00  WITA

VII.     JENIS KEGIATAN

a.    CERAMAH
b.     DISKUSI

VIII.    SUMBER DANA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

IX.    PENUTUP

DEMIKIAN LAPORAN PELAKSANAAN RAKOR BAKOHUMAS KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2014, UNTUK ITU KAMI MOHON KESEDIAAN BAPAK BUPATI SUMBA TIMUR UNTUK MEMBERIKAN SAMBUTAN SEKALIGUS MEMBUKA DENGAN RESMI RAKOR BAKOHUMAS INI
SEKIAN DAN TERIMA KASIH!

WAINGAPU, 18 DESEMBER 2014